|
INDO POS – JAWA POS GROUP (IRB-IPJP) 2. PEMBUKAAN ! Pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan menyiapkan pelbagai regulasi serta langkah operasional untuk mengatasi persoalan yang menjadi hambatan terhadap pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Bahkan, agenda khusus gerakan antikorupsi yang semakin intensif akhir-akhir ini mendapat dukungan masyarakat seperti dari LSM, pers, masyarakat, dan apresiasi dari dunia internasional. Namun demikian, upaya reformasi birokrasi terutama dalam kaitan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, masih belum efektif dirasakan. Bahkan sebaliknya tumbuh anggapan bahwa salah satu penyebab utama dari berbagai kesulitan bangsa ialah kondisi birokrasi. Untuk itu menjadi sangat penting adanya suatu gambaran konkret dan objektif atas persoalan-persoalan di lingkungan birokrasi Indonesia. Upaya reformasi birokrasi tentu saja tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Sesuai paradigma baru tata kelola pemerintahan, fungsi pelayanan yang diemban dan melekat pada birokrasi, tidak serta merta menempatkan warga masyarakat sebagai kelompok pasif. Pemerintah tidak mungkin lagi sebagai sole provider. Kontribusi masyarakat dalam peningkatan dan penyelenggaraan publik perlu berada pada posisi yang jauh lebih baik seiring berkembangnya sistem pemerintahan yang semakin demokratis. Berdirinya Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos - Jawa Pos Group asuhan Bapak Dahlan Iskan, merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk kepentingan yang luas mendorong peningkatan peran birokrasi secara wajar dan tepat sesuai norma dan aturan dalam jajaran birokrasi itu sendiri. 2. NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN
A. Identitas
N a m a : Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos Group atau disingkat IRB-IPJP Kedudukan: IRB didirikan pada 7 Maret 2007 dan bernaung di bawah manajemen Harian Indo Pos Jawa Pos Group. Alamat: Gedung Graha Pena Indo Pos Jl. Raya kebayoran Lama No.12 Jakarta Selatan.
B. Gagasan Pendirian Gagasan pendirian Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos– awa Pos Group dilontarkan oleh Bapak Dahlan Iskan yang ditulis dalam paparan yang lugas dan kritis berjudul ’’Agar Birokrasi Tidak Seperti Ferrari di Atas, Bemo di Bawah’’. Digambarkan menurut persepsi beliau tentang buruknya kondisi pelayanan birkorasi Indonesia yang sangat jauh dari harapan masyarakat sehingga timbul dorongan pada dirinya untuk memberikan kontribusi dan membantu untuk perbaikan pada jajaran birokrasi yang dirangkum dalam semangat yang dinyatakan beliau pada berbagai kesempatan bahwa beliau ’’terpanggil’’ untuk mengawal partai politik dan birokrasi Indonesia”. IRB sebagai wahana pengembangan strategis dan langkah reformasi birokrasi yang datang dari kacamata masyarakat, mengangkat lima orang sebagai Steering Committee. Mereka adalah para tokoh yang ahli dan punya pengalaman konkret di bidangnya masing-masing termasuk pengalaman langsung sebagai bikokrasi yang mencapai karir tertinggi. Artinya, mereka adalah bagian dari jajaran birokrat yang punya ide-ide besar, reformis dan mengembangkan gagasan konkret, terobosan dan perubahan pada jajaran birokrasi.
3. V I S I
Visi yang dikembangkan oleh Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos Jawa Pos Group (IRB-IPJP) ialah : ”Terdepan dalam mendorong reformasi birokrasi yang konkret untuk memberdayakan potensi bangsa dan mensejahterakan rakyat”.
4. M I S I
Berdasarkan visi tersebut, maka misi Insitut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos Group (IRB-IPJP) ialah: Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membangun birokrasi dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui identifikasi dan pemantapan identitas atau jatidiri birokrasi Indonesia; pengembangan kompetensi dan etika birokrasi; penguatan struktur, prosedur dan kultur birokrasi yang demokratis; dan merajut Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jajaran birokrasi.
5. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
Program IRB-IPJP diorientasikan pada dua skala program yaitu pada jangka menengah panjang dan jangka pendek. Program jangka menengah panjang IRB-IPJP meliputi: - Pengembangan konsep sosok birokrasi profesional dengan landasan integritas dan kompetensi yang kuat. - Pengembangan nilai-nilai birokrasi Indonesia yang sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis (democratic governance) - Pelembagaan reformasi birokrasi secara luas kepada daerah-daerah di Indonesia. - Pelembagaan etika birokrasi bagi masyarakat luas. Program jangka pendek IRB-IPJP meliputi : - Pemetaan birokrat, ciri-ciri dan permasalahan di lingkungan birokrasi. - Pengembangan identitas birokrasi profesional berdasarkan norma universal dan menurut ciri dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. - Pengembangan konsep aktualisasi birokrasi, dirangkum dari berbagai konteks dan masalah khusus/aktual serta solusinya. - Pengembangan referensi dasar untuk aktualisasi birokrasi yang tepat bagi sistem pemerintahan dan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. - Peningkatan pengetahuan tentang birokrasi melalui curah pendapat dan tukar pengalaman di antara jajaran birokrasi daerah-daerah di Indonesia.
B. Kegiatan
1) Diskusi, curah pendapat, tukar pengalaman di antara para ahli dan praktisi (baik pada sisi demand ataupun supply jasa pelayanan) maupun dari elemen legislatif eksekutif. 2) Penyampaian secara terbuka melalui media massa hasil-hasil diskusi dan curah pendapat tersebut secara periodik. 3) Pengembangan gagasan, pemikiran dan respons melalui tulisan atau opini dari Steering Committee IRB-IPJP atas suatu persoalan atau kejadian secara periodik. 4) Studi Profil Pejabat eselon I baik pusat maupun daerah dan secara bertahap pada jajaran eselon II dan III. 5) Pemberian Award Birokrasi secara periodik pada jajaran birokrasi menurut kategori integritas dan kompetensi serta kategori lainnya sesuai hasil pengembangan oleh IRB. 6) Penularan pemikiran dan gagasan melalui seminar atau diskusi bagi pimpinan atau pejabat daerah. 7) Pengembangan klinik manajemen SDM dan masalah-masalah birokrasi melalui rubrik konsultasi media. 8) Pengembangan advokasi masalah-masalah Administrasi Pemerintahan dan Birokrasi bagi pimpinan dan pejabat daerah. 9) Kampanye publik tentang reformasi birokrasi melalui talkshow atau diskusi televisi dan radio dan web/situs IRB-IPJP.
|