.:: REFORMASI BIROKRASI ::. The Official Site

SEKILAS INFO

11:46 AM Wednesday 8th September, 2010
Komentar: ''PERMASALAHAN yang ada di sekitar birokrasi Indonesia tampaknya cukup banyak dan kompleks. Mulai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas, hingga minimnya pelayanan masyarakat. Padahal, begitu besar tumpuan diharapkan kepada birokrasi. Standar yang Active Imageharus melekat kepadanya juga cukup tinggi, baik nasional maupun internasional.
Komentar: ''BIROKRASI jangan dilihat secara parsial. Birokrasi harus dilihat secara komprehensif. Baik struktur, proses yang dibangun, program hingga sumber daya manusianya. Negeri ini mau apa. Membangun negara yang besar, tidak mungkin dengan sentralistik. Tapi melalui otonomi daerah (otda). Ini manajerial. Begitu kita berpikir otda, maka struktur di pusat harus dengan piramida. Bukan piramida terbalik lagi. Organisasi di pusat harus menciut, sedangkan daerah membesar.
Komentar: ''SAYA mau menyoroti kondisi birokrasi Indonesia di bidang sumber daya manusia (SDM). Untuk membentuk SDM aparatur, harus dilengkapi infrastruktur yang penting. Pertama, mengenai standar kompetensi jabatan. Ini yang hingga kini masih belum dibangun. Standar kompetensi jabatan yang seyogyanya disusun masing-masing instansi pemerintah tidak pernah dilaksanakan.

Main Menu

Home

Home

Steering Committe

MEMAHAMI FUNGSI POLITK

Ditulis oleh Administrator

Thursday, 21 August 2008

SESEORANG birokrat harus memahami fungsi politiknya. Pertama, seorang birokrat punya fungsi administratif bahwa mengurus rakyat harus ada administrasinya. Birokrat harus bertanggung jawab terhadap fungsi ini. Kedua, policy advice (memberikan nasihat kebijakan). Seorang birokrat harus memiliki pemahaman tentang persoalan yang menjadi kor bisnisnya.

Untuk mencapai advis kebijakan, harus tahu mengenai dimensi hukum (legal aspect), dimensi politis, dimensi praktis, dan dimensi keilmuan. Dimensi hukum itu misalnya melihat persoalan dari aspek hukum. Adakah dasar hukumnya. Bertentangankah dengan peraturan yang ada

Comments

Add New

Mirfano

|125.164.240.xxx |2008-10-18 10:45:30

16 tahun saya bekerja sebagai pegawai negeri, dan 12 tahun saya menjadi pejabat
mulai dari eselon yang paling rendah sampai eselon di bawah sekda... selama
menjalankan amanah sebagai pejabat daerah, tidak ada satupun fungsi politik yang
menjadi beban tugas saya yang tercantum secara tertulis ... Birokrat sebaiknya
tidak berpolitik...

Reply | Quote

rudy - Iya pak

|125.161.190.xxx |2008-10-20 16:31:45

Saya setuju banget pak..
usul yang bagus..
sebaiknya birokrat harus lepas ma politik..
jadi ngawur
dan cenderung campur aduk..
tidak prof sekaliiiieeee

Reply | Quote

Hendar

|202.70.54.xxx |2009-12-01 09:32:27

tida setuju Pak...yang tidak boleh tuh Birokrat (PNS) menjadi anggota/pengurus
Partai Politik..bukan tidak berpolitik...justru birokrat harus berpolitik dan
paham tentang proses politik...jadi jangan sempit mengartikan politik....perlu
diingat proses kebijakan publik adalah proses politik....

Reply | Quote