|
Hasil Penilaian Institut
Reformasi Birokrasi Grup JP
JAKARTA – Kinerja birokrat yang masih banyak dikeluhkan masyarakat membuat prihatin semua kalangan, termasuk Grup Jawa Pos. Untuk itu, kelompok penerbitan surat kabar terbesar di tanah air tersebut memotivasi kinerja birokrat denga memberikan penghargaan kepada pejabat eselon satu dengan berbagai kriteria.
Selama setahun, tim yang tergabung dalam IRB (Institut Reformasi Birokrasi) Indo Pos dan Jawa Pos mengamati dan meneliti performa kinerja para pejabat eselon satu di seluruh departemen/kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen (LPND).Dari seluruh pejabat eselon satu yang berjumlah 500 lebih, IRB mengambil 118 pejabat yang dinilai berada pada pos strategis sebagai objek penelitian. Tapi, di antara jumlah itu, yang bersedia diteliti 91 orang. Mereka kemudian disaring hingga menjadi 31 unggulan yang performanya secara rutin dinilai oleh empat steering committee (SC) IRB. Yaitu, Siti Nurbaya (mantan Sekjen Depdagri), Hardiyanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Jakfar Hafsah (mantan Dirjen Tanaman Pangan), dan Son Diamar (staf ahli menteri PPN/Bappenas).
Akhirnya, IRB memilih delapan dirjen dan deputi yang dinilai pantas memperoleh Birokrasi Award. Penghargaan itu akan diberikan oleh Wapres Jusuf Kalla pada 11 September 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Kenapa yang diteliti dan dinilai hanya pejabat sekelas eselon satu? ’’Menteri boleh hebat, presiden boleh hebat, Wapres boleh hebat, tapi pejabat eselon satu adalah pelaksana kebijakan yang sesungguhnya,” ujar Chairman Grup Jawa Pos Dahlan Iskan sesudah bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin (5/9).
Dahlan diterima Wapres bersama SC IRB, bos Grup Rakyat Merdeka yang juga Ketua Umum PWI Margiono, Pimpinan Perusahaan Indo Pos Irwan Setiyawan, Pemimpin Redaksi Indo Pos Imam Syafi’i, dan Ketua Panitia Birokrasi Award Institut Reformasi Birokrasi Ariyanto.
Dahlan menjelaskan, kriteria pertama yang dinilai adalah kenegarawanan. Sebagai pejabat, apakah dia berpikir atau tidak bahwa di balik setiap kebijakannya, ada rakyat. ’’Dia jangan berpikir keputusannya hanya untuk melayani atasan atau bawahan,” terang Dahlan.
Ketua SC IRB Siti Nurbaya menambahkan, berdasar tipe itu, 70 persen pejabat memiliki kategori baik dan tujuh persen sangat baik. Namun, ada pula yang kurang dalam pemahaman kenegarawanannya, yakni sekitar 3 persen.
Kriteria kedua adalah integritas, yakni kemampuan untuk melakukan manajemen konflik antara persoalan dirinya dan tugasnya. Berdasar penelitian, 41 persen terkategori cukup baik dan 34 persen terkategori baik.
Tipe lain adalah wawasan ke depan (visionary). Berdasar penelitian, 61 persen pejabat memiliki visi dalam kategori cukup baik, 24 persen kategori baik, 3 persen sangat baik, dan 11 persen terkategori kurang baik. ’’Gambaran ini menunjukkan indikasi yang kurang baik dan memprihatinkan,” terang Siti yang sekarang menjabat Sekjen DPD itu.
Dalam kategori kepemimpinan (leadership), terdapat 55 persen pejabat eselon satu yang terkategori cukup baik, 32 persen baik, 8 persen agak jelek, 2 persen jelek, dan 1 persen sangat jelek. Yang sangat baik hanya 2 persen. ”Gambaran ini menunjukkan akan sulit memperoleh dukungan dari birokrasi karena problem leadership,” tutur Siti.
Mengenai tipe followership atau daya kawal pejabat terhadap atasan atau lembaganya, 40 persen pejabat dalam kategori baik, 33 persen cukup baik, 14 persen agak jelek, dan 2 persen sangat jelek. ”Dengan demikian, dapat digambarkan sulitnya dukungan pada menteri atau kabinet dalam komposisi dukungan administratif,” terang alumnus program doktor IPB tersebut.
Selain itu, akan diserahkan award untuk tiga tipe kompetensi, yakni kompetensi teknis, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial. ”Jadi, nanti akan diserahkan delapan Birokrasi Award dari Institut Reformasi Birokrasi. Hanya satu tipe yang tidak ditemukan, yakni yang bagus semua. Jadi, tidak ada yang terbaik,” papar Siti Nurbaya.
Meski banyak yang masih perlu membenahi diri, Institut Reformasi Birokrasi tidak mengumumkan pejabat eselon satu yang paling buruk kinerjanya. ”Semangatnya adalah memberikan kekuatan dari dalam untuk bangkit. Jadi, tidak akan ada pengumuman pejabat yang terburuk,” jelasnya berargumentasi. (noe)
|
P dahlan selalu inovatif, setelah mendirikan JPIP untuk jawa timur,