Oleh : Siti Nurbaya/Ketua SC IRB-IPJP

Eksplorasi skandal birokrasi sudah dianggap biasa seperti selalu muncul  menghiasi berita-berita surat kabar. Sebaliknya memberikan award kepada jajaran birokrasi mungkin mengundang banyak perhatian. Bisa saja karena skeptisme masyarakat apakah masih ada anggapan yang baik kepada birokrasi, atau karena keingin-tahuan lebih jauh tentang birokrasi award dengan segala latar belakang dan implikasinya. Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos - Jawa Pos (IRB-IPJP) akan menganugerahkan Birokrasi Award malam ini yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden RI. Penyerahan oleh Wapres cukup relevan mengingat posisi Wapres di masa lalu yang bertanggung jawab atas salah satu fungsi politik eksekutif yaitu kepemimpinan birokrasi serta kegiatan pengawasan. Fungsi itu juga secara tersirat menjadi fungsi Wapres saat sekarang antara lain direfleksikan dengan  peran Wapres dalam TPA (Tim Penilai Akhir),dalam penetapan pejabat eselon I

Hasil Penilaian Institut
Reformasi Birokrasi Grup JP
  
   JAKARTA – Kinerja birokrat yang masih banyak dikeluhkan masyarakat membuat prihatin semua kalangan, termasuk Grup Jawa Pos. Untuk itu, kelompok penerbitan surat kabar terbesar di tanah air tersebut memotivasi kinerja birokrat denga memberikan penghargaan kepada pejabat eselon satu dengan berbagai kriteria.
   Selama setahun, tim yang tergabung dalam IRB (Institut Reformasi Birokrasi) Indo Pos dan Jawa Pos mengamati dan meneliti performa kinerja para pejabat eselon satu di seluruh departemen/kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen (LPND).Dari seluruh pejabat eselon satu yang berjumlah 500 lebih, IRB mengambil 118 pejabat yang dinilai berada pada pos strategis sebagai objek penelitian. Tapi, di antara jumlah itu, yang bersedia diteliti 91 orang. Mereka kemudian disaring hingga menjadi 31 unggulan  yang performanya secara rutin dinilai oleh empat steering committee (SC) IRB. Yaitu, Siti Nurbaya (mantan Sekjen Depdagri), Hardiyanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Jakfar Hafsah (mantan Dirjen Tanaman Pangan), dan Son Diamar (staf ahli menteri PPN/Bappenas).

SESEORANG birokrat harus memahami fungsi politiknya. Pertama, seorang birokrat punya fungsi administratif bahwa mengurus rakyat harus ada administrasinya. Birokrat harus bertanggung jawab terhadap fungsi ini. Kedua, policy advice (memberikan nasihat kebijakan). Seorang birokrat harus memiliki pemahaman tentang persoalan yang menjadi kor bisnisnya.

Untuk mencapai advis kebijakan, harus tahu mengenai dimensi hukum (legal aspect), dimensi politis, dimensi praktis, dan dimensi keilmuan. Dimensi hukum itu misalnya melihat persoalan dari aspek hukum. Adakah dasar hukumnya. Bertentangankah dengan peraturan yang ada