|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Friday, 19 December 2008 |
|
BANGKITLAH BIROKRASI INDONESIA Oleh : Siti Nurbaya/Ketua SC IRB-IPJP Eksplorasi skandal birokrasi sudah dianggap biasa seperti selalu muncul menghiasi berita-berita surat kabar. Sebaliknya memberikan award kepada jajaran birokrasi mungkin mengundang banyak perhatian. Bisa saja karena skeptisme masyarakat apakah masih ada anggapan yang baik kepada birokrasi, atau karena keingin-tahuan lebih jauh tentang birokrasi award dengan segala latar belakang dan implikasinya. Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos - Jawa Pos (IRB-IPJP) akan menganugerahkan Birokrasi Award malam ini yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden RI. Penyerahan oleh Wapres cukup relevan mengingat posisi Wapres di masa lalu yang bertanggung jawab atas salah satu fungsi politik eksekutif yaitu kepemimpinan birokrasi serta kegiatan pengawasan. Fungsi itu juga secara tersirat menjadi fungsi Wapres saat sekarang antara lain direfleksikan dengan peran Wapres dalam TPA (Tim Penilai Akhir),dalam penetapan pejabat eselon I
|
|
Terakhir Diperbaharui ( Friday, 19 December 2008 )
|
|
Baca lebih lanjut...
|
|
|
WAPRES SERAHKAN AWARD UNTUK 8 DIRJEN |
|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Monday, 08 September 2008 |
|
Hasil Penilaian Institut
Reformasi Birokrasi Grup JP
JAKARTA – Kinerja birokrat yang masih banyak dikeluhkan masyarakat membuat prihatin semua kalangan, termasuk Grup Jawa Pos. Untuk itu, kelompok penerbitan surat kabar terbesar di tanah air tersebut memotivasi kinerja birokrat denga memberikan penghargaan kepada pejabat eselon satu dengan berbagai kriteria.
Selama setahun, tim yang tergabung dalam IRB (Institut Reformasi Birokrasi) Indo Pos dan Jawa Pos mengamati dan meneliti performa kinerja para pejabat eselon satu di seluruh departemen/kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen (LPND).Dari seluruh pejabat eselon satu yang berjumlah 500 lebih, IRB mengambil 118 pejabat yang dinilai berada pada pos strategis sebagai objek penelitian. Tapi, di antara jumlah itu, yang bersedia diteliti 91 orang. Mereka kemudian disaring hingga menjadi 31 unggulan yang performanya secara rutin dinilai oleh empat steering committee (SC) IRB. Yaitu, Siti Nurbaya (mantan Sekjen Depdagri), Hardiyanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Jakfar Hafsah (mantan Dirjen Tanaman Pangan), dan Son Diamar (staf ahli menteri PPN/Bappenas).
|
|
Terakhir Diperbaharui ( Friday, 19 December 2008 )
|
|
Baca lebih lanjut...
|
|
|
'PENGAWAL' REFORMASI BIROKRASI |
|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Saturday, 12 June 2004 |
PERMASALAHAN yang ada di sekitar birokrasi Indonesia tampaknya cukup banyak dan kompleks. Mulai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas, hingga minimnya pelayanan masyarakat. Padahal, begitu besar tumpuan diharapkan kepada birokrasi. Standar yang harus melekat kepadanya juga cukup tinggi, baik nasional maupun internasional.
Untuk itulah, Institut Reformasi Birokrasi didirikan. Setelah ide ini dicetuskan Chairman Jawa Pos Group Dahlan Iskan beberapa waktu lalu, kini terbentuk lima orang sebagai tim steering committee. Mereka adalah para tokoh ahli dan punya pengalaman konkret di bidangnya. Artinya, mereka pernah jadi birokrat, punya ide-ide besar reformasi birokrasi, tapi tak berdaya ketika hendak menjalankannya. Tentu salah satunya juga yang ahli meski tidak pernah terlibat di dalamnya.
Mereka adalah Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc (Sekjen DPD RI), Hardijanto (dosen STIA-LAN Jakarta), Son Diamar (Tenaga Ahli Menteri Bidang Otda Bappenas), Dr Ir Mohammad Jafar Hafsah (Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), Jambi, Sumatera Barat), dan Prof DR Eko Prasojo (pakar administrasi negara UI). Lantas, apa kata mereka tentang reformasi di tanah air? Apa yang akan mereka lakukan di lembaga ini? Berikut ini penuturannya kepada wartawan Indo Pos, Ariyanto.
|
|
Terakhir Diperbaharui ( Thursday, 18 December 2008 )
|
|
Baca lebih lanjut...
|
|
|
|
